Peserta PKBN Dibekali Tentang Pengetahuan Paham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis.

Peserta PKBN Dibekali Tentang Pengetahuan Paham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis.

Mpni - Barabai Kalsel. Memasuki Hari ke Tiga Pelaksanaan PKBN (Pendidikan Karakter Bela Negara) SMK Negeri 2 Barabai angkatan-II tahun 2019, peserta mendapatkan pembekalan materi tentang Paham Radikalisme dan Bahaya Laten Komunis oleh Pasi Inteldim 1002/Barabai Kapten Inf Subhan, pada Rabu (31/7).

Lebih lanjut disampaikan oleh Kapten Inf Subhan bahwa bangsa Indonesia sebagai  negara kepulauan yang terletak pada posisi silang strategis perdagangan dunia dengan  penduduk yang pluralis dan sumber daya alam melimpah tidak  akan lepas dari kepentingan asing yang dapat mengancam  eksistensi dan  kedaulatan NKRI.

Kompleksitas masalah dalam negeri  masih belum teratasi secara optimal, meliputi aspek ipoleksosbud dan hankam, bahkan masih ada pihak-pihak tertentu yang berupaya mengancam integritas nasional seperti  maraknya pendirian organisasi terlarang,ujarnya.

Berdasarkan  atau sesuai Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran PKI, pernyataan sebagai orgas terlarang di seluruh  wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena PKI dalam setiap kegiatannya menyebarkan mengembangkan faham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme. UU Nomor 27 tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang  berkaitan degan kejahatan terhadap keamanan negara. UU RI Nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dan Surat ditjen kesbangpol kementerian dalam negeri RI Nomor : 220/3657/d/III/2012 tanggal 20 november 2012 tentang  organisasi gafatar merupakan organisasi terlarang.

Organisasi adalah kelompok kerja sama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama, sedangkan organisasi terlarang adalah kelompok kerja sama antara orang-orang untuk mencapai tujuannya yang tidak diperbolehkan keberadaannya karena membahayakan baik keamanan nasional.

Dengan adanya dasar hukum tersebut diatas diharapkan pasa siswa dapat memiliah dengaan bijak apabila ingin mengikuti suatu organisasi di masyarakat, harus lebih dahulu mengetahui oragnisasi tersebut terlarang atau legal,tutur Subhan,”(pendim1002/Akrom.Mpni).