PLANK SEGEL PPLH GAKKUM LHK SUMUT ROBOH,BEGINI RESPON AST

  

PLANK SEGEL PPLH GAKKUM LHK SUMUT ROBOH,BEGINI RESPON AST

MPNI - Medan – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia melalui Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) wilayah Sumatera Utara belum lama ini telah melakukan penyegelan terhadap perusahaan pelaku pencemaran lingkungan.

Penyegelan PT.Extravet Nasuba yang berada di Jalan Yos sudarso Medan Belawan tersebut dilakukan oleh team gabungan Gakkum LHK pada hari senin (17/9/2018).

Saat penyegelan tersebut team Gakkum LHK Sumut turut mengundang lembaga lingkungan hidup AMPHIBI. Penyegelan Paksa PT.Extravet Nasuba oleh team penegakan hukum LHK Sumatera Utara dilakukan dengan memasang plank dan garis PPLH line.

Informasi yang didapat belakangan ini dari beberapa narasumber bahwa di lokasi berdirinya plank dan garis PPLH line, plank tersebut sudah tidak tampak tegak berdiri.

Tampak terlihat plank PPLH Gakkum LHK sudah roboh dan disandarkan di pojok dinding yang tidak jauh dari lokasi pemasangan.

Posisi Plank saat dipasang

Dalam proses penegakkan hukum, perusahaan (PT.EN) yang telah jelas melanggar UU no 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 10 (2) pasal 20 (3) huruf a dan b, jo pasal 68 huruf b dan c,jo pasal 114 dan pasal o 116 juga Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air jo permen nomor 5 tahun 2014 tentang baku mutu air limbah dengan ancaman pindana penjara paling lama 3 ( tiga) tahun dan denda paling banyak 3 milyar rupiah sepertinya masih dalam tahap penyidikan.

Ketua umum lembaga lingkungan hidup AMPHIBI Agus Salim Tanjung so,si saat diminta tanggapan oleh awak media menyatakan baru mengetahui adanya informasi tersebut.“Berpikir positif saja, kemungkinan plank tersebut roboh karena tiupan angin kencang.” ucap Agus ST kepada awak media di Kantornya, Kamis (22/8/2019).

“Coba nanti kami tanyakan kepada Kepala Balai Pengamanan dan Penegakkan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan wilayah Sumatera Utara ya, “ujar Agus.

“Saat ini ketepatan kepala balai wilayah Sumatera Utara sedang berada di Jenewa sampai akhir agustus,”tutupnya.

(red.litbang)