Akibat Zonasi, Hilanglah Sekolah Favorit Dan Banyak Sekolah Kekurangan Kuota

Akibat Zonasi, Hilanglah Sekolah Favorit Dan Banyak Sekolah Kekurangan Kuota

MPNI - BLORA,- Program zonasi yang mulai diterapkan pada tahun ajaran 2018/2019 ini menuntut kerja keras dari para guru agar bisa mengelola input siswa yang beragam. Karena bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan di semua sekolah, semua guru pun dituntut memiliki kualitas yang sama karena tak ada lagi label guru sekolah favorit.

Proses belajar-mengajar sekarang bukan lagi menggunakan metode siswa menyesuaikan guru, namun sebaliknya. Rotasi guru yang telah diterapkan Dinas Pendidikan (Disdik) di Tanah Air, Kabupaten Blora khususnya, menjadi tantangan tersendiri bagi sebagian pengajar, terutama yang selama ini mengabdi di sekolah berlabel favorit. 

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora Endang Rukmiati mengatakan, akan membuka Penerimaan Peserta Siswa Baru (PPDB) tingkat SMP tahap kedua menyusul banyaknya sekolah negeri kekurangan murid.

Hal ini disampaikan usai audiensi dengan Komisi D DPRD Blora, di ruang rapat Kantor DPRD Blora, Senin (24/6/2019)kemarin. Menurutnya, dari 48 SMPN yang ada, hanya sembilan sekolah yang saat ini sudah memenuhi kuota. 

"Kita bersama pihak Telkom akan buka sesi 2, untuk memberi kesempatan sekolah negeri yang belum memenuhi kuota sesuai rombel. Insya Allah, Hari ini Rabu (26/6/2019) dan Kamis (27/6/2019).  Kita koordinasi dulu dengan Telkom, kalau Telkom sudah siap, kita siap,” katanya.

Sekolah negeri yang kekurangan murid, kebanyakan berada di pinggiran kota. Salah satunya SMPN 4 Blora, dari kuota 64 hanya mendapat 48 siswa. 

"Mereka kebanyakan yang berada di pinggiran kota, seperti di Kecamatan Bogorejo, Sambong. Bahkan di pinggiran Blora juga ada,” lanjutnya.

Dia berharap dengan adanya pembukaan tahap kedua ini, sekolah yang masih kekurangan murid akan terpenuhi kuota.

Hanya saja, jika masih ada sekolah yang tetap belum memenuhi kuota, maka pihaknya tidak akan membuka pendaftaran lagi. 

Ketua komisi D DPRD Blora, Supardi meminta pihak terkait melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB dengan sistem online ini. "Ya jelas memang sistem zonasi ini harus dievaluasi, karena memang pelaksaan di bawah carut marut. Kita nanti akan coba datang ke Jakarta untuk berkoordinasi masalah ini,” ujarnya.(BRT)